Redaksi: Si
MANOKWARI — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB), Yerri Basri Mak, S.H., M.H., menyambut pergantian pucuk pimpinan di Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat menyusul terbitnya Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor: ST/2598/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026 yang menunjuk Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.I.K. sebagai Kapolda Papua Barat yang baru.
Yerri menegaskan bahwa kehadiran Irjen Pol. Edfrie R. Maith harus menjadi titik balik penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu untuk memberantas secara tuntas praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Manokwari dan wilayah Papua Barat lainnya. Ia bahkan mendesak agar Kapolda baru bila perlu turun langsung bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk menyikat habis seluruh alat berat yang merusak struktur lahan dan iklim di Papua Barat.
“Kami menyampaikan selamat bertugas kepada Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.I.K. sebagai Kapolda Papua Barat yang baru berdasarkan ST Kapolri tanggal 20 November 2026. Kalau perlu, Bapak Kapolda bersama Satgas PKH turun langsung ke lapangan untuk menyikat habis semua alat berat yang masuk merusak lahan dan iklim di Tanah Papua Barat akibat tambang ilegal,” tegas Yerri Basri Mak, S.H., M.H.
Lebih jauh, Yerri menyoroti secara tajam adanya informasi dan temuan lapangan bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut sulit diberantas karena diduga kuat ada oknum-oknum aparat yang ikut bermain di dalamnya, baik sebagai pelindung (beking) maupun pihak yang menikmati aliran keuntungan dari bisnis haram tersebut.
Selain keterlibatan oknum aparat, Yerri juga mengungkap informasi serius mengenai adanya Warga Negara Asing (WNA) yang ikut mengelola dan membiayai aktivitas tambang emas ilegal—termasuk di kawasan Wasirawi, Distrik Masni, dan sekitarnya. Masuknya WNA bersama puluhan unit ekskavator dan pasokan BBM skala besar dinilai menjadi bukti nyata adanya sindikat terorganisir yang kebal hukum selama ini.
“Berdasarkan informasi yang kami himpun di lapangan, bukan hanya pemodal lokal, tetapi ada oknum-oknum aparat yang juga ikut main serta WNA yang ikut mengelola tambang ilegal tersebut. Ini sudah menyangkut wibawa institusi negara, kedaulatan hukum, dan kehancuran ekosistem alam Papua. Hukum tidak boleh lagi tumpul ke atas atau hanya menyasar pekerja kecil,” ujarnya.
Ia mendesak Kapolda Papua Barat yang baru agar tidak memberi ruang sedikit pun bagi oknum aparat yang terbukti bermain. Penerapan sanksi pidana berat, penyitaan seluruh alat berat, penindakan tegas terhadap WNA yang terlibat, serta pemecatan atau sanksi kode etik profesi secara terbuka bagi oknum aparat dinilai mutlak dilakukan agar tercipta efek jera (deterrent effect) yang nyata.
Melalui pernyataan sikap ini, LSM WGAB menyampaikan empat tuntutan tegas kepada Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.I.K.:
1. Turun Bersama Satgas PKH Sikat Habis Alat Berat: Melakukan operasi gabungan terpadu bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk menyita dan menyikat habis seluruh ekskavator serta alat berat yang merusak lahan, kawasan hutan, dan iklim di Papua Barat.
2. Sikat Oknum Aparat yang Ikut Main: Menginstruksikan Bidang Propam dan jajaran pengawas internal untuk mengusut tuntas serta menindak tegas oknum-oknum aparat yang terbukti membekingi, memungut setoran, atau ikut bermain dalam jaringan tambang ilegal demi menjaga marwah institusi.
3. Tangkap Pemodal Besar dan WNA Pengelola Tambang: Membongkar sindikat mafia tambang hingga ke akar-akarnya dengan memproses hukum para pemodal besar, penyuplai BBM ilegal, penadah, serta mengusut tuntas keterlibatan WNA yang ikut mengelola tambang ilegal di Manokwari dan sekitarnya.
4. Hentikan Kerusakan Ekologis Tanah Papua: Menghentikan total seluruh aktivitas pengerukan emas ilegal guna mencegah bencana lingkungan serta melindungi hak-hak masyarakat adat Papua Barat.
“LSM WGAB bersama seluruh elemen masyarakat akan terus mengawal ketat langkah tegas Kapolda baru. Publik menunggu gebrakan nyata Irjen Pol. Edfrie R. Maith bersama PKH untuk membersihkan Papua Barat dari mafia tambang ilegal, pemodal WNA, dan oknum-oknum aparat yang ikut main,” tutup Yerri.(**)












