Redaksi: Si
WAMENA — Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Papua, Melky Rumbrawer, SM, menyoroti keras sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yang dinilai bermasalah sepanjang tahun 2026. Permasalahan tersebut mencakup dugaan tindak pidana korupsi, mangkraknya pengerjaan fisik meskipun anggaran telah dicairkan penuh, hingga tertundanya lelang proyek strategis.
Melky Rumbrawer meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bersikap transparan serta bertindak tegas dalam menyikapi berbagai temuan di lapangan agar keuangan negara tidak terus dirugikan.
“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas setiap indikasi penyimpangan anggaran pembangunan di Wamena. Anggaran negara yang dikucurkan sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan, sehingga tidak boleh ada praktik proyek fiktif maupun pengerjaan asal-asalan,” tegas Melky Rumbrawer, SM dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Salah satu kasus yang menjadi perhatian LIN Papua adalah dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Jayawijaya tahun anggaran 2023 senilai Rp8,2 miliar. Dalam perkara ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya telah menetapkan mantan Sekretaris Daerah berinisial TMM sebagai tersangka. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proyek tersebut sempat tidak dikerjakan pada tahun anggarannya dan baru mulai dikerjakan pada Juni 2024, dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp7,3 miliar.
Sorotan tajam juga diarahkan pada proyek jalan penghubung Kampung Waga-Waga, Eragaima, dan Umpagalo di Distrik Kurulu yang bersumber dari APBD 2025 senilai Rp4,05 miliar. Berdasarkan laporan warga setempat, ruas jalan sepanjang 500 meter tersebut belum kunjung diaspal hingga awal 2026, kendati pencairan anggaran dilaporkan telah mencapai 100 persen.
Selain persoalan jalan, kualitas pembangunan Jembatan Wolo di Kabupaten Jayawijaya juga menuai protes keras dari masyarakat pada November 2026. LIN Papua mendukung penuh desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Polda Papua Pegunungan segera turun tangan menyelidiki potensi penyimpangan anggaran pada konstruksi jembatan tersebut.
Di sisi lain, Melky Rumbrawer juga menyoroti hambatan pada proyek strategis lainnya, seperti kemunduran jadwal lelang pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan di Gunung Susu, Wamena, dari Juli ke November 2026. Selain itu, perbaikan kerusakan berat serta penyelesaian sisa 47 kilometer ruas Jalan Trans Papua (Jayapura–Wamena) dinilai harus segera dituntaskan demi menjamin kelancaran distribusi logistik masyarakat.(*)
