Redaksi: Si
WAROPEN, PAPUA – Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Papua, Melky Rumbrawer, SM, mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Waropen, secara resmi mendesak pemerintah pusat dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menyelidiki legalitas aktivitas pertambangan yang dijalankan oleh PT Wifo Sinergi Sukses Bersama di wilayah Ular Merah, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.
Desakan ini ditujukan secara langsung kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menurut Melky, pengawasan dan tindakan tegas lintas instansi sangat mendesak dilakukan guna mencegah potensi kerusakan ekologis, konflik horizontal di tengah masyarakat adat, serta dugaan kerugian negara akibat aktivitas pertambangan yang dipersoalkan keabsahan izinnya.
Sorotan Utama: Kelengkapan Izin dan Penyalahgunaan Skema IPR
Berdasarkan penelusuran di lapangan serta sejalan dengan temuan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Waropen, operasi PT Wifo di Distrik Wapoga diduga berjalan tanpa dilengkapi dokumen perizinan pertambangan yang sah dan menyeluruh. Selain itu, terdapat sorotan tajam terkait dugaan klaim sepihak atas skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dimanfaatkan untuk kepentingan operasi korporasi.
“Kami di Lembaga Investigasi Negara (LIN) Papua berdiri bersama masyarakat Waropen mengawal persoalan ini. Secara aturan, skema IPR diperuntukkan bagi rakyat setempat, bukan untuk dijadikan tameng legalitas oleh korporasi swasta. Negara tidak boleh kalah, dan hak-hak masyarakat adat khususnya Suku Wairate, Demisa, dan Burare wajib dilindungi,” tegas Melky Rumbrawer, SM, Ketua LIN Papua.
Tiga Tuntutan Mendesak kepada Pemerintah Pusat
Mewakili masyarakat Waropen, Ketua LIN Papua menyampaikan tiga poin tuntutan utama agar segera ditindaklanjuti oleh instansi berwenang:
1. Kementerian ESDM: Diminta segera melakukan audit menyeluruh terhadap status perizinan PT Wifo Sinergi Sukses Bersama, memverifikasi batas wilayah kerja, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun tumpang tindih perizinan di Distrik Wapoga.
2. Mabes Polri: Diminta menurunkan tim penyelidik untuk memeriksa dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin resmi (PETI) di lokasi Ular Merah, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pengerukan sumber daya alam secara ilegal.
3. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH): Diminta menginvestigasi status kawasan hutan di area operasional perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap izin penggunaan kawasan hutan serta mencegah deforestasi dan pencemaran lingkungan di Waropen.
Hentikan Sementara Seluruh Aktivitas di Lapangan
Melky Rumbrawer menegaskan bahwa seluruh aktivitas eksplorasi maupun pengerukan material oleh PT Wifo di Distrik Wapoga harus dihentikan sementara waktu, sejalan dengan desakan Pansus DPRK Waropen. Penghentian ini mutlak diperlukan hingga ada kejelasan hukum dan hasil verifikasi resmi dari Kementerian ESDM, Mabes Polri, dan Satgas PKH.
LIN Papua berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi menjamin kepastian hukum, kelestarian hutan Papua, serta keadilan bagi masyarakat adat di Kabupaten Waropen.(Tim)
