Redaksi: Si
NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire bersama pihak gereja akhirnya mencapai titik temu dan kesepakatan damai terkait polemik penggunaan Gedung Olahraga (GOR) Kotalama. Mediasi penting ini berlangsung di Ruang Birokrasi Polri, Polres Nabire, pada Senin (21/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si., serta tokoh rohaniwan Pdt. Pubelius Manuaron, S.Si. (Theol.), yang juga menjabat sebagai Anggota Badan Pekerja Am (BP AM) Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah V. Jemaat Gereja Imanuel Kotalama, Kapolres, Forkopimda dan Ketua DPRK Nabire.
Selain itu, proses mediasi turut disaksikan oleh Kepala Suku Wate beserta sejumlah kepala suku lainnya demi menjaga keharmonisan masyarakat setempat.
Bupati Mesak Magai menyampaikan, GOR Kotalama memiliki catatan sejarah tersendiri bagi pihak gereja maupun pemerintah daerah. Ia menjelaskan secara historis, bahwa sejak masa pemerintahan bupati pertama, Soekandar Soerodjotanojo, kawasan tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan kenegaraan.
Bupati menegaskan, misi pemerintah dan pihak gereja sejatinya sejalan, yakni untuk melayani masyarakat dan membina karakter generasi muda. GOR tersebut selama ini aktif dimanfaatkan untuk menyalurkan potensi serta talenta anak-anak muda di Kabupaten Nabire melalui berbagai kegiatan positif.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Mesak secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada pihak pimpinan gereja dan seluruh warga jemaat atas dinamika komunikasi yang sempat terjadi.
“Saya pribadi dan juga atas nama keluarga saya, sekaligus atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, yang kedua Ketua Badan Pekerja Am Sinode Wilayah V Papua di Nabire, ketiga saya menyampaikan permohonan kepada Ketua Klasis Nabire, kemudian yang keempat Pengurus Gereja Jemaat Imanuel Kotalama dan secara umum warga GKI di Nabire pada umumnya atas kebijakan kata-kata kami yang di luar daripada kontrol kami,” ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan awak media terkait progres pengerjaan di lapangan, bupati memastikan bahwa seluruh aktivitas pembangunan berjalan lancar tanpa kendala.
Sementara itu, Pdt. Pubelius Manuaron menyambut baik hasil kesepakatan mediasi ini dan mengajak seluruh umat untuk melihat duduk perkara secara objektif berdasarkan dokumen yang ada.
“Untuk tanah budaya setelah kami ikuti dan hari ini dibahas, ini sesuai dengan ketentuan dan tanah itu juga dibangun untuk rakyat, karena itu dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan permohonan maaf atas semua yang baru terjadi,” kata Pdt. Pubelius.
Ia berharap agar masyarakat ke depannya tidak lagi mempersoalkan status aset tersebut serta tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah hubungan harmonis antara pemerintah dan gereja.
“Kami berharap supaya kemudian hari tidak perlu ada soal seperti ini, karena bisa dapat digunakan atau dipahami untuk masyarakat, terima kasih untuk semua yang sudah terjadi hari ini,” imbuhnya.(*)
