Medan. Suaraindonesia.online- Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 10 bulan November tahun 2026 secara resmi telah memutus Perkara Gugatan Perdata Nomor: 395/Pdt.G/2026/PN Mdn. Dengan Amar Putusan :
Mengadili dalam Provisi
– Menyatakan tuntutan Provinsi para penggugat TIDAK DITERIMA.
-Dalam Eksepsi
– Mengabulkan Eksepsi para Tergugat
-Dalam Pokok Perkara.
1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima (NO)
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Hal ini di sampaikan oleh Mas’ud,SH.MH.CPM.CPL.CPCLE.Adv atau yang akrab disapa Dimas yang merupakan Ketua Team Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) dan Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Wilayah Partai persatuan Pembangunan Sumatra Utara (DPW PPP Sumut) sebagai pihak Tergugat kepada wartawan (10/11/2026).
Sejak awal gugatan ini di berproses di pengadilan Negeri Medan Ketua Umum Partai persatuan Pembangunan Ayahanda H.Muhammad Mardiono berpesan kepada kami selaku penasehat hukum agar menjunjung tinggi etika dan adab dalam menyelesaikan gugatan perbedaan pandangan dalam sikap politik dan selalu menginginkan agar persengketaan harus di selesaikan secara musyawarah mufakat di tingkat mediasi dan jika tidak ada solusi maka ikuti proses hukum yang berlaku dengan koperatif.
Alhamdulilah, atas ijin Allah gugatan terkait SK DPW PPP Sumut pada hari ini telah selesai dan memiliki putusan yang sesuai dengan norma hukum sebagai mana trlah teruji pada persidangan melalui para saksi dan bukti -bukti para pihak.
Lebih lanjut Dimas menyampaikan”Keputusan majelis hakim sudah sangat tepat menilai langkah hukum tersebut prematur karena para penggugat melompati tahapan penyelesaian masalah yang seharusnya diselesaikan lebih dulu di tingkat internal”.
Sehingga Gugatan para penggugat di PN Medan diputus tidak dapat diterima karena belum menempuh penyelesaian sengketa internal partai,” Pertimbangan hakim telah sejalan dengan ketentuan tim penyelesaian sengketa internal partai yang kedudukannya setara dengan Mahkamah Partai, merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 juncto Putusan PK Nomor 128/PK/TUN/2023.
“Dengan keluarnya putusan ini, maka sudah jelas dan sah kepemimpinan DPW PPP Sumut dibawah kepemimpinan DR.H.Sarmadhan Nur Siregar,M.Pd selaku Ketua ,Ahmadan Harahap,S.AG.M.SP selaku Sekretaris dan Dra.Hj.Sa’adah Lubis,M.Ap selaku Bendahara.
pewarta: Robby
