Langkat. Suaraindonesia.online- Komisi III DPRD Kabupaten Langkat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Gametraco Tunggal yang mengelola menara telekomunikasi di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Jumat (20/11/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, KPH Wilayah I Stabat, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Langkat yang di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, Dinas PUTR, Bapenda, Bagian Hukum, serta Kepala Desa Kwala Serapuh.
Dalam RDP tersebut, Manajer Area PT Gametraco Tunggal, Dodi Irawan, menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah berupaya mengurus dokumen perizinan ke sejumlah instansi, termasuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada kementerian yang membidangi kehutanan.
Namun, hingga rapat berlangsung, izin yang dimaksud belum diterbitkan. Dodi menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima pihak perusahaan, perizinan tersebut diperkirakan baru dapat terbit pada Mei atau Juni mendatang.
Menanggapi penjelasan itu, anggota Komisi III DPRD Langkat, Munhasyar, meminta perusahaan menunjukkan dokumen dan data pendukung terkait proses pengurusan perizinan.
Menurutnya, bukti administrasi tersebut diperlukan sebagai bahan bagi Komisi III untuk melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap persoalan yang dihadapi perusahaan.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Langkat, Rahmad Rinaldi, yang memimpin jalannya RDP, menegaskan bahwa keberadaan menara telekomunikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat tidak serta-merta membebaskan perusahaan dari kewajiban memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyoroti kontribusi perusahaan terhadap daerah melalui aktivitas usahanya.
“Di satu sisi perusahaan memperoleh keuntungan dan masyarakat mendapatkan sinyal telekomunikasi. Namun, Pemerintah Kabupaten Langkat tidak mendapatkan apa-apa dari aktivitas PT Gametraco Tunggal,” ujar Rahmad dalam rapat tersebut.
Rahmad menjelaskan, dalam RDP sebelumnya, Komisi III telah memberikan tenggat waktu dua bulan kepada PT Gametraco Tunggal untuk menyelesaikan persoalan perizinan.
Komisi III juga telah mengingatkan bahwa apabila hingga batas waktu yang diberikan perusahaan belum mampu memenuhi persyaratan perizinan, pihaknya akan merekomendasikan penghentian atau penutupan sementara kegiatan operasional.
Karena hingga RDP terbaru perusahaan belum dapat menunjukkan dokumen perizinan yang diminta, Komisi III DPRD Langkat akhirnya mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara operasional PT Gametraco Tunggal di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam rapat, menara telekomunikasi tersebut berdiri di atas lahan seluas sekitar 10 x 10 meter.
Adapun lokasi pendiriannya berada pada area dengan komposisi sekitar 40 persen termasuk kawasan hutan produksi, sedangkan 60 persen lainnya masuk dalam areal penggunaan lain (APL).
Rekomendasi Komisi III DPRD Langkat tersebut menjadi tindak lanjut atas belum ditunjukkannya dokumen perizinan perusahaan. Persoalan ini selanjutnya memerlukan penanganan dan koordinasi dengan instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Catatan redaksi: Untuk menjaga ketepatan pemberitaan, rekomendasi DPRD sebaiknya tidak ditulis sebagai keputusan penutupan yang sudah berlaku.
Perlu dibedakan antara rekomendasi penghentian sementara dan keputusan resmi dari instansi yang memiliki kewenangan menghentikan operasional perusahaan.
Pewarta: Robby







