Redaksi: Si
SORONG – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat Daya secara resmi melayangkan desakan keras kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk segera menertibkan dan menindak tegas dugaan praktik “jual beli” proyek Penunjukan Langsung (PL) di lingkungan pemerintah provinsi.
Praktik culas ini dinilai telah mencederai semangat otonomi khusus (Otsus) dan menutup ruang bagi pengusaha lokal untuk berkembang.
Ketua KAPP Papua Barat Daya Thomas Jafferzon Baru menegaskan bahwa indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa kini semakin memprihatinkan. Proyek-proyek PL yang seharusnya memprioritaskan pengusaha lokal, diduga kuat sengaja “diperjualbelikan” oleh oknum pejabat kepada pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi.
“Kami minta Gubernur tidak tinggal diam. Bongkar dan tertibkan oknum-oknum yang bermain! Praktik ini jelas-jelas menyingkirkan pengusaha lokal di atas tanahnya sendiri,” cetus pihak KAPP dalam pernyataan resminya.
Selain menuntut pembersihan birokrasi dari oknum mafia proyek,Thomas Jafferzon juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk segera menerapkan kebijakan afirmasi yang nyata, jujur, dan transparan. Sistem pengadaan barang dan jasa harus dirombak agar berpihak secara penuh kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) sesuai amanat regulasi Otsus.
KAPP memperingatkan jika desakan ini diabaikan, pihaknya siap menggalang aksi yang lebih besar demi memperjuangkan hak-hak ekonomi dan keadilan bagi seluruh pengusaha asli Papua di daerah tersebut.(*)
