Redaksi: Abd Permata
SORONG – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sorong mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong untuk segera mencairkan honor atau penghasilan tetap aparatur kampung periode triwulan ketiga (Juli, Agustus, September).
Jika desakan ini diabaikan, para kepala desa dan perangkatnya mengancam akan menggelar unjuk rasa dan menduduki Kantor Keuangan serta Kantor Bupati Sorong.
Ketua DPD APDESI Papua Barat Daya sekaligus Ketua DPC APDESI Kabupaten Sorong, Ari Syamsuddin Namugur, S.H.I., menyatakan bahwa penundaan pembayaran ini telah memicu keresahan dan menurunkan semangat kerja para petugas desa sebagai garda terdepan pelayanan publik.
“Tuntutan realisasi pembayaran honor aparatur kampung triwulan ketiga dan ancaman aksi unjuk rasa hingga menduduki Kantor Bupati serta Kantor Keuangan Kabupaten Sorong.
Ari Syamsuddin Namugur (Ketua DPC APDESI Kabupaten Sorong) yang mewakili seluruh Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bamuskam, RT, RW, hingga anggota Linmas se-Kabupaten Sorong.menjelaskan Aksi desakan ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Pernyataan sikap ini disampaikan dalam wawancara kepada wartawan pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Honor tersebut seharusnya sudah cair pada akhir September 2026,keterlambatan pencairan honor yang terus berulang dinilai mengganggu kelangsungan hidup aparatur desa dan menurunkan kinerja pelayanan di tingkat bawah.
Kata Ari akumulasi hak yang belum dibayarkan berkisar antara Rp6.000.000 hingga Rp7.500.000 per orang (dengan rincian honor Kepala Kampung Rp2.500.000/bulan dan aparatur lainnya Rp2.250.000/bulan).
APDESI awalnya mengedepankan etika persuasif dengan mengirim perwakilan sekretaris organisasi, mengajukan surat audiensi, dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK). Namun, jika upaya komunikasi resmi ini tetap diabaikan tanpa kejelasan dari dinas keuangan, mereka siap mengambil langkah tegas lewat aksi demonstrasi massa.
APDESI berharap Penjabat Bupati Sorong beserta jajaran Dinas Keuangan segera merespons tuntutan ini demi menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan dan komitmen pembangunan yang dimulai dari tingkat desa.(eskp)
Respons Mode AI sudah siap
