Jakarta, Suaraindonesia.online- Forum Koordinasi Daerah (Forkorda) Aceh secara resmi mengusulkan enam Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) tingkat kabupaten/kota dalam Rapimnas Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (Forkonas PP DOB) se-Indonesia yang berlangsung di Gedung Juang 45, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Konsolidasi nasional ini diikuti oleh perwakilan dari 147 CDOB yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.
Ketua Forkorda Aceh yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dr. Fuadri, menegaskan bahwa langkah pemekaran ini bukan sekadar pemisahan wilayah administratif, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Pemekaran daerah berkaitan erat dengan upaya mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, memperluas akses masyarakat terhadap pemerintahan, serta menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi dan sosial,” ujar Fuadri dalam keterangannya, Rabu (30/9-2026)
Ia menambahkan bahwa 147 CDOB se-Indonesia merupakan representasi nyata dari aspirasi masyarakat di daerah dengan latar belakang karakteristik serta tantangan pembangunan yang beragam. Oleh sebab itu, perjuangan pembentukan daerah baru membutuhkan konsistensi, argumentasi berbasis data, serta komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
6 Usulan CDOB dari Provinsi Aceh
Dalam forum tersebut, Dr. Fuadri menyampaikan bahwa seluruh calon daerah baru dari Provinsi Aceh yang diusulkan telah memenuhi kriteria teknis serta melengkapi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan. Usulan ini juga telah mengantongi rekomendasi resmi dari Gubernur Aceh, DPRA, bupati daerah induk, hingga DPRK setempat.
Adapun 6 CDOB di Provinsi Aceh yang diperjuangkan meliputi:
1. Kota Meulaboh
2. Kabupaten Aceh Selatan Jaya
3. Kabupaten Kepulauan Selaut Besar
4. Kabupaten Aceh Raya
5. Kabupaten Aceh Malaka
6. Kota Panton Labu
Melalui konsolidasi ini, seluruh perwakilan pengurus CDOB berharap pemerintah pusat dapat merespons aspirasi daerah secara terorganisasi, damai, dan konstitusional demi percepatan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia
Pewarta: Almanudar
