Redaksi: Abd Rahman
JAYAPURA – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Provinsi Papua mengeluarkan peringatan keras menjelang tutup tahun anggaran pada akhir Desember mendatang. Ketua DPD LIN Papua menegaskan pihaknya akan melakukan pengawalan dan investigasi ekstra ketat terhadap seluruh proyek infrastruktur yang terindikasi bermasalah, baik yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi maupun Kementerian.
Langkah tegas ini diambil menyusul banyaknya temuan lapangan terkait keterlambatan pengerjaan fisik, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga potensi kerugian keuangan negara pada sejumlah proyek strategis di Tanah Papua.
“Akhir Desember menjadi batas waktu pertanggungjawaban bagi para kontraktor dan pejabat pembuat komitmen. Tidak ada ruang bagi pekerjaan asal-asalan yang merugikan masyarakat Papua,” tegas Ketua DPD LIN Papua dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).
DPD LIN Papua menilai bahwa lemahnya pengawasan sering kali dimanfaatkan oleh oknum rekanan untuk mengulur waktu pengerjaan hingga melewati batas kontrak. Kondisi ini berdampak langsung pada terhambatnya akses ekonomi dan pelayanan publik di daerah.
Dalam pengawalan ini, tim investigasi DPD LIN Papua akan memfokuskan pemantauan pada beberapa poin krusial:
• Progres Fisik dan Serapan Anggaran: Memastikan pencairan dana sesuai dengan realisasi pekerjaan nyata di lapangan, bukan sekadar laporan administratif.
• Kualitas Konstruksi: Mengecek kesesuaian material bangunan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) guna mencegah kerusakan dini pada infrastruktur jalan dan jembatan.
• Kepatuhan Tenggat Waktu: Mencatat setiap proyek yang mengalami keterlambatan tanpa alasan teknis yang sah untuk direkomendasikan pemutusan kontrak dan pencairan jaminan pelaksanaan.
DPD LIN Papua juga mengajak masyarakat di seluruh kabupaten dan kota untuk turut aktif melaporkan jika menemukan proyek mangkrak atau pengerjaan yang janggal di wilayahnya masing-masing.
“Jika hingga batas akhir Desember proyek-proyek tersebut tetap bermasalah dan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, kami tidak akan ragu menyerahkan seluruh data investigasi dan bukti lapangan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK,” pungkasnya.(RHMN)













