Redaksi:Si
SORONG, 14 OKTOBER 2026 – Aktivitas perjudian toto gelap (togel) di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong dilaporkan tidak hanya sekadar masalah sosial biasa, melainkan bagian dari jaringan sindikat kartel besar.
Informasi kuat yang beredar luas di lapangan menunjukkan bahwa perputaran omzet dan operasional lapak judi togel di hampir seluruh Tanah Papua saat ini berada di bawah kendali tunggal seorang “bos besar” yang terkesan kebal hukum.
Kondisi ini sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat, namun anehnya seolah luput dari endusan pihak berwenang.
Benar, pengamatan masyarakat di lapangan menunjukkan situasi yang demikian. Meskipun pucuk pimpinan Polda Papua Barat Daya telah mengalami pergantian, aktivitas judi toto gelap (togel) dilaporkan masih terus berjalan lancar di berbagai area publik.
Sejak masa jabatan Brigjen Pol Gatot Haribowo hingga adanya rotasi kepemimpinan terbaru ke Kapolda baru, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi yang resmi dilantik pada September 2026, komitmen pemberantasan penyakit masyarakat ini terus diuji.
Fakta di lapangan yang memperlihatkan transaksi kupon putih secara terbuka tanpa hambatan memicu spekulasi dan kekecewaan mendalam dari para tokoh agama serta masyarakat.
Mereka menilai bahwa instruksi penertiban yang pernah dikeluarkan sebelumnya seperti kehilangan taringnya, sehingga praktik ilegal ini terkesan tetap “berjalan mulus” di wilayah hukum Papua Barat Daya
Meskipun pemerintahan pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembersihan total terhadap ekosistem perjudian, penegakan hukum di tingkat daerah, khususnya wilayah Sorong, dinilai jalan di tempat. Pembiaran yang kasat mata ini memicu dugaan kuat di kalangan publik bahwa kekuatan modal sang bandar besar mampu mendikte jalannya penegakan hukum di tingkat lokal.
“Keterlibatan satu figur bos besar yang mengomandoi seluruh pergerakan angka, distribusi kupon fisik, hingga sistem setoran modal judi togel se-Papua ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Semua orang di Sorong tahu siapa dan bagaimana jaringan ini bergerak.
Menjadi pertanyaan besar bagi kami, mengapa masyarakat awam tahu, sementara aparat penegak hukum seolah-olah tidak tahu? Jika satu figur ini terus dibiarkan memegang kendali penuh atas jaringan lintas provinsi di Papua, maka wajar saja jika jajaran di daerah kesulitan atau bahkan enggan menyentuh pusat operasinya,” ungkap perwakilan koalisi masyarakat sipil Sorong.
Kondisi di lapangan menunjukkan lapak-lapak togel kini bebas beroperasi di distrik-distrik strategis Kota Sorong, serta mulai merambah pemukiman transmigrasi dan lingkar industri Kabupaten Sorong.
Dengan struktur jaringan yang mengakar kuat ke satu komando pusat, operasi penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini dinilai hanya menyasar hilir—seperti kurir, penulis kupon, dan pengecer kecil—tanpa menyentuh hulu kartel yang sebenarnya sudah diketahui khalayak luas.
Merespons ancaman gurita judi yang merusak ekonomi keluarga dan tatanan sosial ini, aliansi masyarakat Sorong mendesak tindakan tegas berskala makro kepada Kapolda Papua Barat Daya, Kapolresta Sorong Kota, dan Kapolres Sorong, serta memohon atensi khusus dari Bareskrim Mabes Polri:
• Bongkar Jaringan Tunggal Lintas Papua: Fokuskan penyelidikan intelijen pada pelacakan aliran dana dan struktur komando yang mengarah pada satu “bos besar” pemegang kendali judi se-Papua yang keberadaannya sudah menjadi rahasia umum.
• Bersihkan Oknum Pembenteng di Sorong: Mengusut tuntas dugaan adanya aliran dana atau jaminan keamanan dari pihak bandar kepada oknum aparat daerah yang membuat jalur operasional di Kota dan Kabupaten Sorong tetap aman beraktivitas.
• Sanksi Tegas Tanpa Tebang Pilih: Mendesak kepolisian untuk tidak lagi menggelar sandiwara penangkapan seremonial yang hanya mengorbankan masyarakat kecil di tingkat bawah sebagai pekerja lapak.
Elemen masyarakat Sorong menegaskan bahwa jika jaringan terpusat ini terus dibiarkan beroperasi tanpa ada tindakan nyata dari pimpinan kepolisian di daerah, mereka akan membawa bukti-bukti lapangan dan kronologi indikasi pembiaran ini langsung kepada Kapolri dan Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta.(Rizky)
