Redaksi: Si
KEEROM, 21 November 2026 – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Keerom melalui ketuanya, Yan Christian May, menyampaikan kritik tajam terhadap kualitas pengerjaan serta lemahnya pengawasan proyek Jalan Trans Nasional dan paket Inpres Jalan Daerah (IJD) di wilayah Arso, Kabupaten Keerom. Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, DPD KNPI Keerom mendesak agar seluruh proyek yang sedang berjalan segera dituntaskan tepat waktu tanpa mengorbankan mutu konstruksi, sekaligus menuntut adanya audit terbuka di lapangan.
Sorotan ini mencuat menyusul berulangnya kerusakan dan terputusnya akses di beberapa titik krusial koridor Trans Papua—mulai dari jalur Arso, Waris, hingga Senggi—serta kondisi sejumlah ruas penghubung antar-kampung di kawasan Arso yang merupakan pusat aktivitas masyarakat dan sentra ekonomi lokal.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Keerom, Yan Christian May, menegaskan bahwa anggaran besar yang dikucurkan pemerintah pusat melalui APBN maupun skema IJD untuk infrastruktur di Arso dan wilayah perbatasan harus sebanding dengan ketahanan fisik jalan yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kami menyoroti keras kualitas proyek Jalan Trans Nasional maupun pekerjaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di kawasan Arso. Memasuki akhir tahun seperti sekarang, kami mendesak kontraktor dan balai jalan segera menyelesaikan pekerjaan yang tersisa secara tuntas, rapi, dan sesuai spesifikasi teknis. Jangan sampai mengejar target akhir tahun justru membuat pekerjaan dikerjakan asal jadi dan rusak dalam waktu singkat,” tegas Yan Christian May dalam keterangannya di Arso.
Atas kondisi tersebut, DPD KNPI Keerom menyampaikan empat poin tuntutan utama:
1. Audit Terbuka dan Menyeluruh: Mendesak lembaga pengawas berwenang untuk melakukan audit teknis dan anggaran secara transparan terhadap paket-paket pekerjaan jalan nasional maupun proyek IJD di bawah penanganan Satker PJN Wilayah II (Keerom) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua–Papua Pegunungan.
2. Percepatan Penyelesaian Akhir Tahun Berkualitas: Meminta pihak balai jalan dan penyedia jasa menuntaskan sisa pekerjaan infrastruktur di kawasan Arso dan koridor Trans Papua sebelum tutup tahun anggaran dengan tetap menjaga standar mutu.
3. Evaluasi Pengawasan Lapangan: Meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas memperketat kontrol kualitas di lapangan agar tidak ada toleransi terhadap pekerjaan yang menyimpang dari kontrak.
4. Pelibatan Masyarakat Lokal: Mendorong keterbukaan informasi publik terkait proyek yang berjalan sehingga elemen pemuda dan masyarakat adat dapat turut mengawal pembangunan di daerahnya.
Yan Christian May menambahkan bahwa sikap kritis ini merupakan wujud tanggung jawab moral pemuda terhadap percepatan pembangunan di kabupaten berjuluk Negeri Tapal Batas tersebut. Baik Jalan Trans Nasional maupun ruas IJD di Arso merupakan urat nadi mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian, sehingga kualitasnya tidak boleh dikompromikan.
“Kami mendukung penuh program pembangunan infrastruktur pemerintah pusat di Tanah Papua, termasuk program IJD di Arso. Namun, pelaksanaannya wajib transparan, tepat waktu di akhir tahun, dan benar-benar berkualitas bagi masyarakat Keerom,” tutupnya.(*)







