Redaksi : Abd Rahman
JAYAPURA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Denny Henrry Bonai, S.T., M.M., M.H. bersama Ketua Komisi IV DPR Papua Joni Y. Betaubun, S.H., M.H. dan jajaran anggota Komisi IV menggelar rapat kerja strategis bersama Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua–Papua Pegunungan Dr. Ir. Zepnat Kambu, S.T., M.T.. Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR Papua, Kota Jayapura, pada [Isi Tanggal & Bulan Pelaksanaan Rapat, 2026] ini digelar sebagai langkah konkret lembaga legislatif dalam mengawal percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas darat.
Rapat yang berlangsung secara intensif tersebut menyoroti progres sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah Papua dan Papua Pegunungan. Fokus utama pembahasan diarahkan pada percepatan penyelesaian ruas jalan Trans Papua, khususnya pada koridor vital Jayapura–Wamena, serta penanganan titik-titik jembatan yang membutuhkan prioritas pengerjaan.
Dalam arahannya, Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai dan Ketua Komisi IV Joni Y. Betaubun menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai merupakan kunci utama untuk menekan tingginya biaya logistik dan membuka keterisolasian wilayah. Oleh karena itu, fungsi pengawasan dewan diperketat guna memastikan seluruh tahapan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai target waktu dan standar kualitas yang ditetapkan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPJN Papua–Papua Pegunungan Dr. Ir. Zepnat Kambu, S.T., M.T. memaparkan capaian serta tantangan teknis di lapangan, termasuk langkah evaluasi dan percepatan penanganan ruas jalan nasional maupun jembatan yang tengah berjalan. Pertemuan ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan alokasi anggaran antara pemerintah pusat melalui BBPJN dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun hambatan non-teknis di lapangan.
Melalui rapat kerja ini, DPR Papua berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pihak BBPJN Papua–Papua Pegunungan demi mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(R)







