Akhir Desember Jadi Taruhan! Ketua LIN Ancam Kawal Ketat Proyek Infrastruktur Bermasalah dan Temuan BPK di Papua Barat dan Papua Barat Daya

 

Redaksi : Abd Rahman 

Papua Barat- Papua Barat Daya Menjelang tutup tahun anggaran pada akhir Desember 2026, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta rekanan kontraktor di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Batas waktu akhir tahun ditetapkan sebagai titik krusial untuk menuntaskan pekerjaan fisik infrastruktur sekaligus melunasi kewajiban pengembalian kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua DPD LIN Provinsi Papua Barat Daya sekaligus Ketua Mandala 4 (Wilayah Indonesia Timur), Jackson S. Sambow, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pembiaran anggaran negara. Menurutnya, akhir Desember menjadi pertaruhan integritas bagi para pengguna anggaran dan pelaksana proyek di lapangan.

“Akhir Desember ini adalah batas waktu yang tidak bisa ditawar lagi. Kami mengawal ketat seluruh proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD maupun kementerian, terutama yang terindikasi mengalami keterlambatan progres fisik, kekurangan volume, hingga ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Tidak boleh ada lagi proyek mangkrak atau asal jadi yang merugikan masyarakat Papua,” tegas Jackson Sambow dalam keterangannya di Sorong, Rabu (18/11/2026).

Selain mengawasi fisik proyek yang sedang berjalan, LIN juga menaruh fokus penuh pada eksekusi tindak lanjut temuan LHP BPK Tahun Anggaran 2025 yang masih menggantung di sejumlah instansi. Jackson menyatakan bahwa pengawasan ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Ketua Umum DPP LIN, Robi Irawan, untuk menyelamatkan keuangan negara di Tanah Papua.

Setelah sebelumnya sukses mendorong pengembalian kerugian negara senilai miliaran rupiah di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat pada awal November lalu, DPD LIN Papua Barat Daya kini memperluas radar investigasinya ke seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat serta Papua Barat.Daya

Beberapa pos anggaran dengan nilai temuan fantastis masuk dalam daftar prioritas pengawalan ketat LIN, di antaranya kelebihan pembayaran pada sembilan paket belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi di Dinas PUPR Papua Barat Daya senilai Rp3,33 miliar, serta persoalan belanja sewa kendaraan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong yang mencapai Rp4,06 miliar.

“Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan membuka ruang klarifikasi secara terhormat. Bagi instansi atau pihak ketiga yang beriktikad baik segera mengembalikan kerugian negara ke kas daerah 100 persen sebelum tutup tahun, tentu kami apresiasi. Namun, jika hingga akhir Desember kewajiban itu diabaikan, seluruh berkas investigasi dan bukti lapangan akan langsung kami limpahkan secara resmi ke unit Tipikor Kejaksaan Tinggi maupun Polda,” ancamnya.

Lebih lanjut, Jackson memastikan bahwa DPD LIN akan membuka daftar instansi yang patuh dan yang membangkang terhadap rekomendasi BPK secara transparan kepada publik. Langkah ini diambil sebagai bentuk kontrol sosial agar masyarakat mengetahui secara jelas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran anggaran pembangunan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.(Rhm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *