Langkat. Suaraindonesia.online- DPRD Langkat menerima keluhan masyakarat kecamatan Babalan di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (16/4/2026). Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Langkat, Romelta Ginting, SE.
Dalam sebuah audiensi warga datang membawa satu tuntutan yang sederhana namun mendasar: keadilan dalam penyaluran bantuan pasca banjir.
Mereka menilai bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Kantor Pos belum menyentuh seluruh warga terdampak secara merata.
Salah seorang perwakilan audiensi dengan tegas menyampaikan bahwa ketimpangan distribusi bantuan telah memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat yang tengah berjuang memulihkan diri dari dampak bencana.
“Bantuan itu ada, tapi tidak merata. Kami berharap pemerintah pusat bisa memastikan semuanya tersalurkan secara adil,” ujar perwakilan warga dalam forum tersebut.
Lebih jauh, warga juga mengungkapkan adanya dugaan tidak dilakukannya pendataan secara menyeluruh oleh pihak desa karena dinilai menjadi salah satu akar persoalan tidak tersalurkannya bantuan secara optimal.
“Kami tidak pernah didata oleh pihak desa Securai Utara,” ungkap salah seorang warga dengan nada kecewa, menggambarkan adanya celah serius dalam proses administrasi penanganan pasca bencana.
Audiensi ini turut dihadiri oleh tokoh masyarakat yang juga menjadi perwakilan warga, Ustadz Hermansyah, yang menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap proses penyaluran bantuan kemanusiaan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Langkat, Romelta Ginting, SE, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.
Ia menegaskan akan melakukan koordinasi intensif dengan Bupati Langkat serta instansi terkait guna mempercepat proses pendataan ulang.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar pendataan ulang pasca banjir ini dapat segera diselesaikan. Ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegas Romelta.
Ia juga menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan melalui Kantor Pos merupakan program dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan sinkronisasi data yang akurat antara pemerintah desa, daerah, hingga pusat.
Tidak hanya itu, Romelta memastikan pihaknya akan kembali mengajukan permohonan ke pemerintah pusat agar masyarakat yang belum tersentuh bantuan dapat segera diperhatikan.
Pewarta: Robby
