Senator Filep Wamafma : Soal DBH Sumber Daya Alam Migas PB, Senator Aturan Sudah Jelas

 

Pewarta:Rachman.P

Bintuni – Menanggapi pendapat Anggota DPR Provinsi Papua Barat Syamsudin Seknun, terkait sikap Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang penolakan penandatanganan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma angkat bicara.

Menurutnya, fokus utama yang dimaksud bukan pada persoalan regulasi semata, melainkan pada tindakan penolakan Bupati dalam penandatanganan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Dimana, lanjur Filep, ada regulasi terbaru dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya di Pasal 117 tentang DBH, mulai dari ayat (1) sampai (5), mengatur tentang besaran bagi setiap daerah provinsi penghasil, kabupaten atau kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, kabupaten atau kota pengolah, kabupaten atau kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota penghasil, itu memang sudah jelas.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *