Redaksi : Rahman
Jakarta- Beredarnya berita di beberapa media online terkait pembentukan propinsi papua barat tengah menjadi polemik di beberapa kepala suku adat yang ada di Propinsi Papua Barat.
Pembentukan Propinsi Papua Barat Tengah mendapat tanggapan keras tak mendukung oleh ketua 1 (satu) dewan adat papua di bidang Pemerintahan Kabupaten Mansel dan juga Selaku Bupati Manokwari Selatan, Ketua DPD – PDI-P Papua Barat.
Markus Waran ST MSi,
Tanggal Minggu 29 Januari Dijakarta Bupati Markus Waran kepada wartawan suaraindonesia.online menjelaskan Pembentukan Propinsi Papua Barat Tengah sah – sah saja asalkan itu sesuai regulasi dan undang undang yang ada.
“Kalau Papua Barat Tengah di bentuk dan mengambil 2 (dua) Kabupaten dari Provinsi PB berarti sisa 3 (tiga) Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat, dan ini sudah tidak sesuai regulasi, apa kata publik nanti kepada Pemerintah sedangkan syarat untuk memekarkan suatu Provinsi harus mempunyai Kabupaten minimal 5 (lima) sampai 6(enam) Kabupaten, kata Bupati Manokwari Selatan.
Yang selalu akrab dengan Wartawan
Markus mengatakan, kalaupun pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah,suatu urgren berarti Kabupaten fak-fak harus mengusulkan dulu pemekaran di beberapa Kabupaten bersama Kabupaten lainnya.
“Saya sangat mendukung pembentukan Kabupaten Papua Barat Tengah asalkan tidak menabrak regulasi dan perlu duduk bersama dengan Kabupaten kota tetangga karena Wilayah adat terbagi 2(dua) Wilayah yaitu, Doberay yang meliput PB dan Papua Barat Daya, Bomberay meliputi Kabupaten fak-fak, Kaimana, Wondama dan Kabupaten Bintuni sebagian, “ucap Ketua DPD – PDI-P Papua Barat.
Lanjut Markus, Bintuni dan Wondama bukan hanya wilayah adat Bomberay ada juga masyarakt adat wilayah Doberay dan suku Arfak sebagian begitupun Kab Wondama dan Bintuni.
“Saya pikir hal ini harus kita bicarakan dulu jangan sampai menjadi konflik internal di antara Bupati yang mendukung pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah, dan pemerintah harus berfikir jelih karena negara lagi mengalami krisis. Sudah jelas Persiden RI sudah sampaikan bahwa negara mengalami inflasi kekurangan anggaran dan tiba tiba pemerintah gencar untuk pemekaran ini kan butuh anggaran yang sangat besar, “ungkapnya.
Markus juga menambahkan bahwa informasi yang di dapat Kabupaten Timika akan masuk juga ke Propinsi Papua Barat Tengah.
“Saya mendengar informasi bahwa Kabupaten Mimika akan masuk ke Provinsi Papua Barat Tengah, ini akan menambah masalah lagi,dan kami sudah di hubungi oleh beberapa toko adat Papua, “bebernya
Markus juga menyarankan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri dalam negeri agar memikirkan bagaimana Kabupaten Fak-fak, Kaimana, Bintuni dan Wondama bisa melahirkan Kabupaten lain.
“Fak-fak itu bisa melahirkan Kabupaten Kokas yang sudah direncanakan dari dulu, Kabupaten Bintuni memekarkan dua wilayah yaitu, Babo dan Moskona, Kabupaten Wondama memekarkan Kabupaten Kuriwamesa, Kaimana memekarkan Triton menjadi Kabupaten, “jelasnya.
Markus berharap agar Menteri dalam negeri mengkaji kembali terkait pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah.
” Kami Berharap Pak Menteri mengkaji kembali pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah. Kembalikan semua ini kepada dewan adat dan masyarakat, tua tua adat yang ada di Bomberay, dan Doberay dalam hal ini Provinsi Papua Barat dan mari kita duduk bersama untuk membicarakan hal ini agar berbuah kesepekatan bersama, “pungkasnya.(Hendrakurniawan)