Redaksi: SI
Merauke Papua Selatan – DPR Papua Selatan akan membawa perwakilan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa ke Jakarta untuk menyuarakan langsung aspirasi masyarakat terkait gangguan internet yang berulang kali terjadi di Merauke. Ketua Komisi II DPR Papua Selatan, Yulians Charles Gomar, menegaskan langkah ini diambil agar pemerintah pusat segera menghadirkan solusi permanen.
“Kalau satu-dua kali mungkin bisa dimaklumi, tapi ini sudah 18 kali. Kondisi ini membuat kepercayaan masyarakat terganggu, maka kami harus mencari solusi permanen,” kata Gomar usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan aliansi mahasiswa dan masyarakat di kantor DPR Papua Selatan, Senin (1/9/2025).
Menurut Gomar, ada sembilan orang yang akan berangkat ke Jakarta, termasuk dirinya. Rombongan itu difasilitasi oleh Gubernur Papua Selatan. “Perjalanan ini untuk memastikan pemerintah pusat membangun jalur alternatif, apakah kabel laut atau darat. Kita pernah dengar ada proyek jalur Merauke Tual, itu yang harus segera direalisasikan,” ujarnya.
Gomar juga menyebut masyarakat berharap ada provider lain yang bisa masuk ke Papua Selatan, agar tidak sepenuhnya bergantung pada Telkom. Namun ia menegaskan negara harus hadir penuh karena layanan internet merupakan kebutuhan dasar. “Ini bukan lagi soal untung rugi, tapi soal persatuan dan kesatuan NKRI,” tegasnya.
Dalam RDP, DPR Papua Selatan meminta fasilitas internet darurat Starlink tidak dicabut sebelum jaringan benar-benar stabil. Selain itu, pihak Telkom berjanji akan menggeser satu pemancar satelit ke Merauke sebagai cadangan jika terjadi gangguan pada kabel laut.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari aksi mahasiswa yang menuntut perhatian pemerintah terkait layanan internet di Merauke. DPR Papua Selatan memastikan akan mendampingi mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka ke kementerian terkait, Telkom, hingga DPR RI. (*)
