Redaksi S
Nabire – Masyarakat adat Kabupaten Nabire menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir yang terus melanda wilayah Wanggar hingga Yaro. Banjir ini diduga kuat merupakan dampak dari aktivitas penebangan kayu yang masif dan tidak terkendali di wilayah tersebut.
Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa penanganan yang tegas, tidak menutup kemungkinan masyarakat adat akan memberlakukan larangan terhadap segala bentuk aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu dari wilayah adat Nabire.
Bencana banjir yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh limpahan air sungai, tetapi juga diperparah oleh naiknya air laut yang mengakibatkan genangan luas di permukiman warga. Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil dalam skala besar.
Mengingat hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan operasi perusahaan-perusahaan kayu yang terbukti merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Masyarakat adat mendesak Bupati Nabire untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk memberlakukan moratorium dan melakukan peninjauan ulang terhadap izin-izin perusahaan kayu yang beroperasi di kawasan rawan bencana.
Sebagai wilayah yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dan dikenal sebagai kawasan masyarakat majemuk, keselamatan dan masa depan warga Nabire harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Sebelum terjadi bencana yang lebih besar, pemerintah daerah diharapkan mengambil langkah-langkah berani dan berpihak pada rakyat serta kelestarian lingkungan, demi keberlangsungan hidup generasi masa kini dan yang akan datang di tanah Nabire.
(ARM)
