Redaksi: Si
Papua – Sikap tegas Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Manokwari,melakukan penertiban pertambangan Ilegal di sejumlah daerah di Provinsi Papua Barat mendapat apresiasi dari Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI)Papua Hardin Otong
Menurut Hardin, Kapolda Papua Barat telah memenuhi janjinya memberantas pertambangan ilegal yang merajalela di Provinsi Papua Barat
Saya selaku ketua mengapresiasi kinerja Kapolda Papua Barat dalam memberantas yang namanya ilegal, terutama penegakan hukum terhadap penambang ilegal yang saat ini meraja Lela di Provinsi Papua Barat ” ucap Hardin kepada media suaraindinesia Kamis 1 Januari 2026
“Beliau telah membuktikan (janjinya) melakukan penertiban tambang ilegal di wilayah hukum Provinsi Papua Barat ” sambung Hardin
Hardin mengungkapkan, sepanjang 2020 hingga 2025 Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat amankan dari 27 kasus penambangan ilegal dan sebanyak 159 orang, pihaknya juga menyita baran bukti kurang lebih 2.074,4 gram emas.
Selama melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diProvinsi Papua Barat , Kapolda Papua Barat berhasil mengamankan 21 unit alat berat jenis eksavator. Alat tersebut, kata Hardin, yang selama ini merusak lingkungan di Provinsi Papua Barat
“Di Polda Papua Barat 21 unit ekskavator yang sudah ditertibkan di wilayah hukum Papua Barat . Kemudian yang berada di wilayah daerah Papua Barat juga sudah dilakukan penegak hukum. Ini adalah bentuk komitmen bapak Kapolda,”
Hardin menegaskan, Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Papua yang berkantor di Papua Jayapura mendukung langkah Kapolda Papua Barat menindak tegas pertambangan ilegal di sejumlah daerah di Manokwari dan daerah sekitarnya
Janji Kapolda kepada masyarakat lewat pernyataan di media sosial sudah di penuhi. Saya sebagai ketua ΒΡΙ ΚΡΝΡΑ RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia) Papua adalah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), membantu pemerintah dalam pengawasan anggaran, serta mengadvokasi penegakan hukum dan keadilan.
Organisasi ini bekerja secara mandiri dan independen untuk mengawasi kinerja pejabat negara dan melaporkan dugaan korupsi ke instansi terkait seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.dan tidak berafiliasi dengan pemerintah, namun bekerja sama untuk tujuan baik.
Organisasi kami berbadan hukum yang beroperasi sesuai hukum yang berlaku.Fokus pada Hukum Bekerja berdasarkan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku, bukan sekadar mencari-cari kesalahan.
Dan kami mendukung penuh Kapolda dalam pemberantasan yang nama pertambangan ilegal yang berada di provinsi Papua Barat ” tegas Hardin
Saya pun akan melakukan pengawasan terkait pengrusakan lingkungan. Jika saya dapati, saya akan melaporkan ke beberapа pihak: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Gakkum, Kepolisian (Polda/Mabes Polri), Kejaksaan, KPK, serta organisasi lingkungan seperti WALHI, biasanya disertai bukti kuat untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Ini adalah bagian dari program nasional untuk menyelamatkan negara dari kerugian, menertibkan pertambangan ilegal. Kita ingin sumber daya alam ini dikelola secara benar agar berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat tutup Hardin (01 RP)
