Jakarta, suaraindonesia.online,
Jakarta Barat. Aksi ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Menceng Menolak Pembangunan Rumah Duka dan Krematorium masih berbuntut panjang. Pasalnya pemerintah terkait seperti Dinas Citata, PTSP dan Walikota Bidang pemerintah terkesan lempar batu sembunyi tangan.
Ketika dikonfirmasi awak media justru berdalih sudah melimpahkan persoalan ke Walikota, namun ia menyebut Dinas Citata sudah berkordinasi dengan Walikota.
“Kami tidak bisa memberikan keterangan. Personal sudah dirapatkan bersama sektor walikota,” kata aku nama Sejen, Selasa 10/9/2024.
Sementara pihak PTSP yang ada loket pelayanan meyebut bahwa PTSP hanya menyediakan pelayanan berupa penyelesaian berbentuk adminstrasi.
“Kalau persoalan perizinan mengeluarkan untuk pembagunan rumah duka gitu ada di Citata pak. Kami haya melayani penyelesaian administrasi saja,” ucap sebut Dewi.
Sementara bidang pemerintahan dikantor Walikota tidak mengetahui persoalan ada aksi penolakan pembangunan rumah duka dan pembakaran mayat. Ia mengaku bahwa beliau ada laporan serta informasi ada penolakan gabungan warga Menceng Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.
‘Saya justru tidak tau nih, warga menolak Pembagunan Rumah duka dan kamar mayat saya kurang paham.,” ucap Somson
Sebelumnya para warga yang tergabung Aliansi Menceng melakukan aksi penolakan di perbatasan Kelurahan Tegal Alur dan Cengkareng Barat, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.
Aksi mereka menyuarakan keberatan terhadap pembangunan krematorium di RT 003/RW 006 Kelurahan Tegal Alur, yang berada tak jauh dari tempat ibadah umat Islam (Masjid).
Para ulama pengurus masjid pun ikut turun kejalan meneriakan agar pemerintah setempat mencabut izin yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan Krematorium itu.
Tak hanya tokoh agama, emak-emak turun kejalan dengan membawa berbagai sepanduk bentuk penolakan. Mereka mengaku risau, kaget, dan marah setelah terbitnya Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung (SK-PBG) untuk proyek tersebut.
Emak-emak itu pun mengeluarkan aksi protes dengan damai, mereka melakukan pembagian makan dan Snack keoada pengendara yang melintas.
Diatas mobil komando berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengevaluasi izin pembangunan krematorium dan mendengarkan aspirasi warga yang merasa keberatan.’
(Red)
