ACEH – Paska dikeluarkannya himbauan Wajib Lunas Pajak baik pajak Negara maupun Daerah, puluhan Kampong di kota Subulussalam, terancam tak bisa cairkan Dana Desa ( DD ) sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) tahap – 2. Senin ( 28/7/2025 )
Dasar informasi yang dihimpun media ini kabar terganjalnya penarikan dana desa sumber APBN tersebut bermula Walikota Subulussalam H. Rasyid Bancin menerbitkan Surat Edaran No.800/693/2025 tentang kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2 ), serta pajak atas penggunaan dana desa dalam wilayah kota Subulussalam.
Mengutip dari Media Jarrak Pos (JP) Minggu, 19/7/2025, Surat Edaran (SE) tersebut mengacu pada Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam surat tersebut, Wali Kota menegaskan agar seluruh pemerintah desa dan unit pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota melaksanakan pemungutan dan pelaporan pajak secara tertib dan sesuai peraturan.
Adapun jenis pajak yang dikenakan atas penggunaan Dana Desa meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, PPh Final, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi barang dan jasa yang menggunakan dana tersebut.
Wali Kota juga mengingatkan bahwa penyelesaian pajak atas penggunaan Dana Desa harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses pencairan anggaran Dana Desa berikutnya bisa dilakukan, Tegas HRB
Beberapa Kepala Kampong kepada media ini mengakui pencairan dana desa sumber apbn tahap – 2 ini sungguh diperketat oleh pemko Subulussalam tidak seperti dimasa – masa sebelumnya, ” banyak diantara kami kepala kampong terganjang melakukan pencairan, uang sudah masuk tapi rekomendasi dari keuangan tidak dikeluarkan Kaban keuangan bila kami tidak melampirkan bukti pelunasan pajak ditahap sebelumnya”, kata para kepala kampong.
Pewarta : Sabirin Siahaan
