Redaksi: Rahman.Permata
Merauke: Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) menggelar Launching dan Workshop Peningkatan Kapasitas Panitia Masyarakat Adat Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada 18–19 Juni 2025 di Hotel Halogen Merauke.
Workshop ini turut menghadirkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini aktif bekerja bersama masyarakat adat. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam menyusun langkah-langkah strategis perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.
Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para LSM yang telah berkolaborasi dengan Dinas PMK. Menurutnya, sinergi ini penting untuk memperjelas arah kebijakan dalam menangani isu-isu masyarakat hukum adat.
“Karena ini sangat penting untuk dapat memetakan dan memilah maupun memilih mana yang harus dilakukan untuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat kita,” ungkap Fauzun, Rabu (18/6/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan Panitia Masyarakat Adat sudah tertuang dalam keputusan bupati sebelumnya. Ke depan, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat perlu dikuatkan melalui regulasi daerah dalam bentuk peraturan daerah (perda).
Lebih jauh, Fauzun menekankan pentingnya pergeseran cara pandang terhadap masyarakat adat, yang selama ini sering dianggap sebagai objek pembangunan. “Bagaimana mereka ini juga sebagai subjek pembangunan, sehingga partisipasi dan peran serta masyarakat hukum adat juga harus kita libatkan dalam pembangunan berkelanjutan,” ujarnya
