Redaksi: Rahman.Permata
Jakarta – Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Wilayah Papua, Hardin, menghadiri kegiatan Diskusi Publik BPI KPNPA RI bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tema “Gerakan Nasional Anak Indonesia Cerdas Bersih dari Narkoba (Ananda Bersinar)” serta Workshop Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bertema “Mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam Pemberantasan Korupsi”.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 10 Februari 2026, bertempat di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, tepatnya di Golden Ballroom, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Dalam keterangannya, kepada wartawan suaraindomesia Hardin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi dan penguatan peran lembaga dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya delapan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, fokus utama yang dibahas dalam forum tersebut adalah pencegahan bahaya narkoba serta pencegahan tindak pidana korupsi. BPI KPNPA RI, kata Hardin, lebih menitikberatkan pada langkah-langkah preventif sebelum terjadinya penyalahgunaan anggaran dan kewenangan.
“Kami di BPI KPNPA RI orientasinya pada pencegahan. Kami ingin memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran oleh pengguna anggaran maupun pihak kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, khususnya di daerah,” tegas Hardin.
Ia juga menekankan bahwa lembaganya tidak akan pandang bulu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jika suatu kegiatan pemerintah telah berjalan sesuai aturan, pihaknya akan memberikan apresiasi. Namun jika ditemukan pelanggaran, BPI KPNPA RI akan memberikan teguran hingga melaporkan kepada aparat penegak hukum, termasuk Mabes Polri dan Kejaksaan.
Hardin mengingatkan agar para pengguna anggaran, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pihak swasta dan kontraktor, berhati-hati dalam mengelola proyek, terutama yang berkaitan dengan program skala prioritas Presiden.
“Kita harus kawal bersama program prioritas Presiden. Jangan sampai ada penyimpangan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Selain diskusi publik dan workshop, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus wilayah Provinsi BPI KPNPA RI.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh militer serta kepolisian, di antaranya Bapak Carara Usman, S.H., M.H. (Penasehat Presiden RI), Gubernur Banten beserta Tim KPK, Brigjen Pol. Awang Joko Rumitro, S.I.K., M.Si. (Kepala BNNP), Letjen TNI Perdan Lubis (Wakil Panglima TNI Khusus Angkatan Darat), serta Irjen Pol. M. Jaitun Mutalib, S.H., S.I.K., M.A.P. (Deputi Pencegahan).
Melalui forum nasional ini, BPI KPNPA RI menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi serta penyalahgunaan narkotika. Tutup nya (*)
