Redaksi: SI
Papua Barat Daya – Meski baru sebatas isu yang berkembang konflik terbuka antara ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey dan Sekda Dr. Yusuf Salim, M.Si Di media baru baru ini
Merespon hal ini ketua LSM WGAB (Wadah Generasi Anak Bangsa ) ditanah Papua Yerry Basri Mak SH meminta KPK RI untuk turun dalam menindaklanjuti konflik yang menyebutkan adanya ketidakwajaran Dugaan Kasus penyelewengan anggaran Di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya
KPK harus turut mengungkap apakah diKabupaten Raja Ampat tersebut terjadi adanya peristiwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terlibat dalam pengelolaan keuangan negara (APBD),” dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (16/10/2024).
Oleh karenanya, perang terbuka terkait APBD Perubahan antara sekda dan Ketua DPRK membuat celah dan pintu masuk untuk APH melakukan pemeriksaan tegas Yerry
Yerry mendesak KPK untuk turun dengan poin desakan :
1. Melakukan audit investigatif terhadap Pengelolaan Anggaran Daerah Pemkab Raja Ampat guna memastikan ada tidaknya penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian daerah Kabupaten Raja Ampat
2. Mendesak KPK untuk melaksanakan fungsi koordinasi,evaluasi dan monitoring terhadap Ketidakwajaran diduga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat
3. Mendesak KPK bersama-sama Institusi Penegak Hukum lainnya untuk mengungkap “bau amis” dibalik peristiwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat
4. Mendesak KPK untuk turut memeriksa Stakeholder lainnya yang dinilai bertanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat
Diantara kisru Sekda dan Ketua DPRK sama-sama sudah mengeluarkan pernyataan untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Raja Ampat, oleh sebab itu kami dari LSM WGAB (Wadah Generasi Anak Bangsa )sekali lagi minta kepada KPK untuk segera turun. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan uang rakyat dari para perampok APBD. ” tutup Yerry.
