Bondowoso, Masalah PT Bogem yang berlarut – larut hingga 3 tahun berjalan menjadi perhatian khusus DPD JPKPN Jawa Timur baik dari beberapa rilis berita online maupun informasi langsung dari DPC JPKPN Bondowoso.
Menindak lanjuti perihal tersebut, DPC JPKPN Bondowoso sudah melayangkan surat resmi dan meminta secara tegas kepada Pemkab Bondowoso khususnya baik Kabag Perekonomian dan Kabag Hukum dan Sekertaris Daerah sesuai dengan UU Keterbukaan informasi Publik, menjadi masukan penting bagi JPKPN Jawa’Timur.
“Tentunya mekanisme organisasi sesuai AD/ART dan Amanah telah dijalankan dengan sangat baik oleh JPKPN Bondowoso, disini saudara Benny selaku Ketua, namun saya melihat tidak ada respon positif atau tanggapan dari pihak pihak dimaksud, jadi kami disini dalam waktu dekat melayangkan surat permintaan audiensi dengan Gubernur termasuk jajaran jajaran yang memiliki tupoksi pengawasan dan yang terkait ke daerah seperti Asisten Bidang Perekonomian, Inspektorat Propinsi dan lainnya”,ujar Hakim, Ketua DPD JPKPN Jatim.(29/7)
“Kami sebagai civil society mengingatkan bahwa PT Bogem adalah BUMD yang dilahirkan Pemerintah lalu kenapa Pemerintah ada kesan melakukan pembiaran, tentunya hal ini harus kami sampaikan ke Gubernur melalui audiensi yang kami ajukan, mengingat BUMD tersebut dilahirkan untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan golongan”,jelas Hakim Abdul Kadir.menuturkan.
Saat awak media menanyakan jadwal audiensi dengan Gubernur,’ Segera, saat ini masih kami bahas bersama dengan saudara Benny, hal – hal yang bersifat konfidensial,”, singkatnya
