Banyawangi, Suaraindonesia.online- Sebanyak 189 kepala desa (Kades) se-Kabupaten Banyuwangi resmi sepakat akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Banyuwangi pada Senin, 17 November 2025, pukul 09.00 WIB.
Munculnya gerakan ini di picu oleh salah satu anggota DPRD dari fraksi partai Gerindra yang menuding 80% Kades di Banyuwangi koruptif.Hal ini, dianggap sebagai ucapan yang tidak berdasar dan juga merendahkan martabat seluruh Kades.
Dalam hal ini, Ketua DPC Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Banyuwangi, Budiharto, mengatakan bahwa tudingan koruptif tersebut telah melewati batas kewajaran dan tidak bisa dibiarkan.
“Kami akan turun aksi ke DPRD Banyuwangi terkait pernyataan salah satu oknum anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra yang menuduh 80 persen kepala desa koruptif. Pernyataan ini sangat menyakiti hati para kepala desa,”katanya di pertemuan Kades yang bertempat di Balai Desa Kaliploso, Kecamatan Cluring, pada Kamis (13/11/2025).
Budiharto menjelaskan selain meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas pernyataan yang dinilai arogan tersebut, para Kades juga menyiapkan sejumlah tuntutan lain yang akan mereka sampaikan kepada pimpinan DPRD.
“Intinya jangan usik kami para Kades,” pungkas Budiharto.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Banyuwangi, Andrik Tri Waluyo,menambahkan bahwa saya kecewa sekali dengan sikap salah satu wakil rakyat yang melontarkan penyataan yang kurang etis melecehkan marwah Kades.Kalau kita tidak mengambil sikap, hal ini bisa berpotensi memecah hubungan baik antara Pemerintah Desa (Pemdes) dan legislatif.imbuhnya.
Perlu di ketahui, Dalam aksi yang direncanakan, massa Kades akan berkumpul dari dua arah. Dari arah selatan berkumpul di Istana Gandrung Desa Dadapan, Kecamatan Kabat. Sementara dari arah utara, massa akan berkumpul di depan Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria Banyuwangi.
Pewarta: Ganda
Editor: 5093N9
