Merauke – Drainase dalam konteks Balai Wilayah Sungai (BWS) merujuk pada pengelolaan sistem drainase utama perkotaan yang merupakan salah satu tugas BWS.
BWS merauke sendiri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di suatu wilayah sungai.
Hal ini disampaikan Aktivis Papua, dan Sebagai Ketua LSM WGAB (Wadah Generasi Anak Bangsa Papua Yerry Basri Mak, SH. MH
Kondisi drainase yang kotor dipertanyakan terkait dengan anggaran pemeliharaan.
Hal ini umum terjadi karena kurangnya perawatan dan pengelolaan drainase yang menyebabkan penyumbatan, banjir, dan masalah lingkungan lainnya.
Masyarakat di Merauke saat ditemui wartawan mereka mempertanyakan kenapa banjir terus terjadi dan meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Selatan Merauke untuk tidak diam saja.
Mereka menyoroti faktor-faktor seperti curah hujan tinggi, drainase yang buruk, dan sampah kotoran rumput yang sudah tumbuh yang menyumbat saluran air.
Yerri menilai bahwa banjir di Merauke sudah menjadi masalah yang berulang dan meminta tindakan konkret dari BWS Papua Selatan Merauke.
BWS sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sungai dan drainase, diminta untuk tidak berdiam diri dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi banjir.
Pihak terkait diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan anggaran pemeliharaan Balai Wilayah Sungai Papua Selatan Merauke
Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan dana dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya dalam pemeliharaan infrastruktur sungai dan Dranaise
Masyarakat berharap BWS Papua Selatan Merauke dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan mengambil langkah-langkah penanggulangan yang efektif untuk mengatasi banjir, termasuk perbaikan drainase dan sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Saat ini pihak Kepala Balai Wilayah Sungai Pepua Selatan Merauke Belum Bisa dikonfirmasi tentang anggaran pemeliharaan (red)
