Banyuwangi, Suaraindonesia.Online- Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto memberlakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Dinilai keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) ke 8 terkait pemotongan anggaran sudah tepat, itu dilakukan guna untuk menjadi pedoman bagi setiap Pemerintahan yang ada dibahwanya terutama Kabupaten agar bisa memilah dan meningkatkan kegiatan yang tepat dan bermanfaat yang berdampak langsung ke masyarakat.
Dalam hal ini, seusai meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Sobo, Banyuwangi, Senin (10/2/2025), Ipuk mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di Pemkab Banyuwangi sudah kita berlakukan sejak tahun 2023. Langkah efisiensi yang telah diterapkan meliputi penghapusan beberapa kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat, hingga menurunkan standar satuan harga (SSH) bangunan fisik.
“Jadi kegiatan yang tidak berdampak kita skip, bahkan ATK (Alat Tulis Kantor) mulai kita kurangi secara signifikan sejak 2024, dan terus hingga saat ini” Katanya.
Bupati Ipuk menerangkan Bahwa Pemkab Banyuwangi sudah menurunkan SSH bangunan fisik mulai bangunan, irigasi, hingga infrastruktur jalan, namun dalam batas kewajaran dan tetap mengutamakan kualitas.Tujuannya agar infrastruktur fisik lebih banyak yang dibangun.terang Ipuk.
Selain itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banyuwangi kini telah terbiasa menggunakan e-office, sehingga penggunaan ATK berkurang.Contohnya kami ada aplikasi Sikawan untuk urusan administrasi internal karyawan Pemkab.
“Dan seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan efisien dan efektivitas anggaran. Bagi kami, ini momentum untuk lebih memperkuat digitalisasi administrasi perkantoran dan pelayanan publik lainnya.Sedangkan, untuk tahun 2025 akan kami lakukan metode yang sama, bahkan mungkin lebih ketat untuk memilah kegiatan yang memang tidak perlu dilakukan di tengah kondisi saat ini”, imbuhnya.
Pewarta: Ganda
Editor: 5093N9
