Banyuwangi,- Warga pakel yang tinggal di area perkebunan PT. Bumisari maju sukses mendapat teror berantai yang bisa mengganggu psikologis masyarakat sekitar. Maka dari itu, masyarakat datang ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab), (30/7/2024) guna untuk mengadu terkait teror yang terjadi. Dikarenakan, kejadian ini sudah di anggap sangat meresahkan masyarakat.
Polemik teror ini diduga di lakukan oleh sekelompok warga, mereka merusak fasilitas umum seperti akses jalan hingga jaringan listrik.Selain itu, aksi teror ini berdampak pada ekonomi warga,banyak warga kehilangan pekerjaannya terutamanya saat panen raya. Dulu kebun bisa memakai 1000 warga buruh untuk memetik kopi dan cengkeh.Dengan adanya polemik ini kondisinya makin tidak jelas.
Kebetulan, warga yang datang ini adalah karyawan perusahaan tersebut. Walaupun, merasa terancam, warga memilih diam tak melawan, khawatir terjadi bentrok fisik.Tetapi, teror ini tambah hari kejadiannya semakin masif.
Sujarwo, perwakilan warga yang juga Adm. Perkebunan Bumisari mengatakan dengan adanya kejadian teror seperti ini warga merasa terancam. Apalagi akses jaringan listrik di putus secara otomatis, aktivitas keseharian warga tidak bisa di lakukan terutamanya anak anak tidak bisa belajar karena lampunya mati.Untuk jalan mau mengaji awalnya jalan baik sekarang rusak.
“Kami datang kesini untuk menyampaikan problem kami kepada Pemerintah.Karena ada intimidasi dan teror yang dilakukan sekelompok warga. Motifnya diduga terkait lahan. Mohon keadilan PemkabPemkab”, katanya dihadapan audiens yang datang yang di temui oleh Asisten Pemerintahan Pemkab Banyuwangi M.Yanuar Bramuda di room metting kantor Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA).
Pihaknya meminta Pemkab melalui tim terpadu (timdu) turun tangan menyelesaikan polemik lahan itu. Sehingga, warga bisa hidup tenang. Tak ada lagi aksi teror.Jika teror ini dibiarkan, pihaknya khawatir akan muncul gesekan fisik antar-warga. Sebab, kesabaran warga sudah mulai tipis. Makanya, kami kesini ini meminta Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ke Pemkab.
“Selama ini, kami masih menghormati hukum. Jangan sampai ada bentrok antar-warga di lokasi. Tentunya, Pemkab yang akan disalahkan”, tegasnya Sujarwo
Asisten Pemerintahan Pemkab Banyuwangi MY Bramuda memastikan akan melanjutkan keluhan warga ke Bupati. Menurutnya, terkait polemik tanah perkebunan di Desa Pakel sudah dibahas secara intens di internal Pemkab.
“Keluhan warga ini akan kami teruskan ke Bupati. Tentunya, nanti akan dilaporkan ke pimpinan timdu dan gelar rapat gabungan,” tegasnya.
Pewarta: Ganda
